Simulasi Pemilu di Cianjur, Pemilih Kesulitan Lipat Surat Suara

image-gnews
KPU Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara 25 Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu 24 Maret 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz
KPU Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara 25 Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu 24 Maret 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz
Iklan

TEMPO.CO, Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS) 25, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu, 24 Maret 2019. Dalam simulasi itu diketahui adanya kendala dalam proses pencoblosan, yaitu pemilih kesulitan dalam melipat surat suara.

Baca: Remaja DMI Kerja Sama dengan Bawaslu Pantau Kampanye di Masjid

Pelaksana tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang ikut berpartisipasi sebagai peserta simulasi mengatakan dirinya membutuhkan waktu lebih kurang empat menit untuk pencoblosan lima jenis surat suara. Ia menghitung waktu itu dari mendaftar di TPS sampai memasukkan surat suara ke kotak suara. "Proses pelipatan sesudah pencoblosan surat suara yang menjadi kendala," ujarnya, Minggu, 24 Maret 2019.

Namun, Herman melanjutkan, proses pencoblosan dimudahkan dengan perbedaan warna untuk lima jenis surat suara. Karena itu, kata dia, pemilih dapat langsung melihat dari warna saat akan memasukkan ke kotak suara. "Sekarang lebih baik lagi, karena kotak suaranya transparan, sehingga masyarakat bisa melihat kotak itu ada isinya atau tidak," jelasnya.

Herman berharap pelaksaaan pesta demokrasi Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur dapat berjalan aman dan kondusif. Ia pun mengajak seluruh masyarakat di Cianjur untuk mendatangi TPS pada saat pencoblosan pemilu pada 17 April mendatang.

"Mudah-mudahan Cianjur sukses. Saya ingin pada hari H masyarakat berbondong-bondong ke TPS," katanya.

Baca: Mahkamah Konstitusi Siap Menangani Sengketa Pemilu 2019

Ia berharap partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 tinggi. "Saya ingin masyarakat Cianjur 70 persen dapat menyalurkan hak suaranya. Meskipun ini sulit, tapi ini tantangan dan pasti bisa," ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, menjelaskan simulasi pemilu ini sengaja digelar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sebelum pencoblosan. Dengan begitu, kelemahan-kelemahan tersebut bisa ditangani dalam kondisi nyata pada 17 April mendatang.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jika dilihat dari mulai kedatangan (pemilih) sekitar pukul 07.30 WIB, antusiasme masyarakat sudah sangat baik dan cukup tinggi," kata Hilman.

Dalam pelaksanaan simulasi tersebut, peserta simulasi adalah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut dan merupakan pemilih asli. "Petugas KPPS dan PPPS juga asli, hanya pengawas TPS yang langsung diwakili oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Cianjur dan surat suara saja yang tidak asli," ujarnya.

Terkait dengan keluhan peserta simulasi soal kesulitan melipat surat suara, Hilman membenarkan.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan, dengan simulasi Pemilu 2019 ini, pihaknya bisa mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan dan hitung surat suara di TPS. Selain itu, kata dia, pihaknya juga bisa mencatat kesulitan apa saja yang terjadi saat pemungutan dan hitung suara.

"Salah satu contoh, untuk penggandaan sertifikat C1 plano yang akan dibagikan ke setiap saksi partai politik, DPD, dan saksi pasangan pilpres yang jumlahnya banyak akan disediakan mesin scanner di setiap TPS. Mungkinkah KPU bisa melakukan hal tersebut?" kata Hadi.

Setelah mengetahui tingkat kesulitan, Hadi melanjutkan, pihaknya akan menyiapkan antisipasinya, seperti potensi kesalahan administrasi oleh penyelenggara.

Baca: Warga Diminta Proaktif Urus E-KTP Agar Bisa Mencoblos di Pemilu

"Nanti itu akan dilaporkan oleh Pengawas TPS (PTPS) setiap 3 jam sekali. Kebetulan besok, tanggal 25 Maret 2019, kami akan melantik 6.874 petugas PTPS. Nanti kita sosialisasikan potensi kesulitan dan titik pengawasannya ke setiap petugas PTPS " Hadi menjelaskan.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

48 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

6 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

17 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

18 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

18 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

20 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

22 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

22 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.